Data Mengejutkan: Kayong Utara Hanya Punya 4 Dokter Spesialis, Pemprov Kalbar Dorong Kemandirian Pendidikan Spesialis

LensaKayong.Com — Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, mengungkap fakta memprihatinkan terkait krisis tenaga medis di wilayahnya. Hal ini disampaikan saat menghadiri Pelantikan Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Kalimantan Barat masa bakti 2025–2028 di Hotel Novotel Pontianak, Minggu, 8 Februari 2026.

Berdasarkan data terbaru, Kalimantan Barat masih mengalami kekurangan tenaga medis yang sangat signifikan jika merujuk pada standar World Health Organization (WHO) dan Bappenas.

Untuk dokter umum, dengan populasi 5,6 juta jiwa, Kalbar idealnya memiliki 5.600 dokter (rasio 1:1.000). Namun, kenyataannya saat ini baru tersedia 1.571 dokter, yang berarti masih ada kekurangan sebanyak 4.108 dokter umum.

Kondisi serupa terjadi pada sektor dokter spesialis. Dari kebutuhan ideal 1.590 orang, baru tersedia 541 dokter spesialis, sehingga Kalbar masih kekurangan 1.049 tenaga spesialis.

Selain jumlah yang minim, Harisson menyoroti ketimpangan distribusi yang tajam antarwilayah:

• Kota Pontianak: Mengalami surplus (Kebutuhan 193, tersedia 216 dokter spesialis).
• Kabupaten Kayong Utara: Sangat kritis, hanya memiliki 4 dokter spesialis dari kebutuhan 35 orang.
• Kabupaten Sekadau: Hanya memiliki 7 dokter dari kebutuhan 63 orang.
• Kabupaten Kubu Raya: Tersedia 47 dokter dari kebutuhan 183 orang.

“Tanpa langkah luar biasa, kebutuhan dokter spesialis ini tidak akan pernah terpenuhi. Karena itu, Pemprov terus mendorong kemandirian pendidikan dokter spesialis di tingkat lokal,” tegas Harisson.

Guna mengatasi masalah ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mengambil beberapa langkah strategis, di antaranya:

1. Sinergi Pendidikan: Kerja sama UNTAN dan UNS untuk pembukaan spesialis THT di UNTAN.

2. Hospital-Based Training: Program pelatihan berbasis rumah sakit di RSUD dr. Soedarso yang diawali dengan spesialis bedah.

3. Insentif Daerah: Pemberian beasiswa dan ikatan dinas bagi putra-putri daerah dengan kontrak wajib mengabdi di kabupaten asal.

Harisson juga memaparkan kondisi fiskal nasional tahun 2026 yang mengalami defisit sekitar Rp689 triliun, yang berdampak pada transfer anggaran ke daerah. Meskipun anggaran kesehatan pusat berkisar Rp244 triliun (18–20%), ia mendorong IDI untuk lebih fokus pada langkah-langkah preventif.

Sekda berharap kepengurusan IDI Kalbar yang baru dapat lebih adaptif dalam melakukan asesmen kebutuhan dokter di setiap daerah. Tujuannya agar distribusi tenaga medis tidak lagi menumpuk di ibu kota provinsi, melainkan tersebar merata hingga ke pelosok demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kalimantan Barat.