Kejar Insentif Rp1 Triliun, Sekda Harisson Desak Perangkat Daerah Rapikan Dokumen Pro SN

LensaKayong.Com — Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, memimpin rapat koordinasi evaluasi kinerja pelaksanaan Program Strategis Nasional (Pro SN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Rapat strategis tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Tengkawang Kantor Gubernur Kalbar pada Kamis, 19 Februari 2026.

Agenda utama pertemuan ini membahas kesiapan dokumen dan kelengkapan data yang akan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri di Jakarta dalam waktu dekat.

Evaluasi ini menjadi sangat penting karena indikator penilaian tersebut akan menjadi dasar pemberian insentif bagi daerah-daerah yang dianggap berprestasi.

Dalam arahannya, Sekda Harisson menegaskan bahwa proses penilaian oleh pemerintah pusat dilakukan sepenuhnya berbasis pada dokumen dan data yang diunggah.

“Yang dievaluasi adalah data yang kita upload. Jika tidak lengkap, tidak rinci, atau tidak sesuai indikator, maka nilainya akan rendah,” tegas Harisson di hadapan peserta rapat.

Ia meminta seluruh perangkat daerah untuk sangat teliti dan serius dalam menyiapkan laporan tersebut dengan target nilai minimal harus berada di atas angka 70.

Harisson juga mengungkapkan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp1 triliun sebagai insentif penghargaan bagi kinerja pemerintah daerah terbaik.

“Jika laporan kita baik dan nilainya tinggi, tentu kita berpeluang memperoleh insentif tersebut,” tambahnya sebagai motivasi bagi jajaran OPD.

Salah satu fokus utama dalam evaluasi kali ini adalah indikator penurunan kemiskinan serta program penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah Kalimantan Barat.

Nilai maksimal hanya bisa diraih apabila program penanggulangan kemiskinan tersebut tercantum jelas dalam dokumen perencanaan seperti RKPD dan APBD.

Harisson memperingatkan bahwa jika program hanya muncul dalam dokumen perubahan atau bahkan tidak tercantum sama sekali, maka nilai indikatornya akan jatuh.

Menanggapi hal tersebut, ia meminta seluruh perangkat daerah memastikan setiap rincian program, kegiatan, hingga alokasi anggaran tertuang secara detail dalam dokumen resmi.

“Harus jelas programnya apa, kegiatannya apa, anggarannya berapa. Data pembanding dan capaian tahun sebelumnya juga harus dilampirkan,” ujar Sekda dengan tegas.

Melalui kerja sama dan ketelitian ini, Harisson berharap Kalimantan Barat dapat meraih hasil evaluasi yang optimal sekaligus memperbaiki kualitas pelaporan pembangunan.

Ia menutup rapat dengan menekankan bahwa kinerja yang nyata dan terukur adalah kunci utama untuk menunjukkan keberhasilan pembangunan di Kalimantan Barat.